Bölümler
-
Kudeta posisi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) makin memperlihatkan bahwa Kadin mirip seperti partai politik. Kadin menjadi tunggangan anggotanya dan ditunggangi pemerintah. Ada tangan kekuasaan dalam dualisme kepemimpinan Kadin antara Arsjad dan Anindya Bakrie. Namun demikian, kisruh kepemimpinan di Kadin tidak ada urusannya dengan masyarakat banyak dan semata kepentingan politik penguasa.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Sudah cukup membuat warga Jakarta bimbang dengan calon gubernur ‘ala kadar’ pilihan juragan partai politik. Para calon gubernur itu kini berlomba-lomba menarik suara anak abah di Jakarta. Jokowi bukan lagi faktor, mari kita lupakan Jokowi di Pilkada 2024 ini.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Eksik bölüm mü var?
-
Salah satu yang patut dicontoh dari Paus Fransiskus adalah soal kesederhanaan seorang pemimpin. Menjadi sebuah ironi ketika kita melihat pemimpin Indonesia, negara menengah dengan ekonomi ‘ala kadarnya’ tapi hidup sangat bermewah-mewahan.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Putusan Mahkamah Konstitusi yang hampir dibegal DPR terselamatkan oleh aksi rakyat. Putusan itu harusnya mengembalikan politik kepada publik. Tapi ternyata manfaatnya hanya didapatkan oleh partai politik, sedangkan publik lagi-lagi menjadi penonton sirkus politik yang banal.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Kartel politik dalam pilkada Jakarta kali ini memunculkan skenario kotak kosong. Peluang Anies makin tipis, setelah koalisinya digembosi. Jika benar terjadi, rakyat harus melawan bencana demokrasi ini dengan memilih kotak kosong.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Pengkhianatan Jokowi kepada PDIP hendaknya jadi pelajaran. Meski begitu PDIP juga ikut menanggung dosa atas kekacauan selama Jokowi berkuasa. Apabila ingin menebus dosa, saatnya PDIP jadi oposisi.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Selama dua periode memimpin Indonesia, Jokowi meruntuhkan demokrasi dan harapan-harapan Reformasi. Nawacita menjadi bencana yang berlipat ganda.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Atas restu Prabowo Subianto, DPR menggodok Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Tanda terima kasih untuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Peran Kementerian Agama sebagai regulator sekaligus operator membuat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun kacau. Tahun ini, tambahan kuota yang dialokasikan untuk haji plus, semakin membuka peluang korupsi.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Investigasi Tempo mengungkap sejumlah dosen dan pejabat publik memanipulasi gelar guru besar. Demi gelar kehormatan itu, mereka bersekongkol dengan asesor Kementerian Pendidikan. Apa pun motivasinya, ketidakjujuran akademik telah merusak dunia pendidikan Indonesia.
- - -
Kunjungi s.id/dukungtempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Pemerintah gagal membangun sistem keamanan digital. Peretasan Pusat Data Nasional mengancam data pribadi ratusan juta penduduk. Buruknya perhatian pemerintah dalam memberi jaminan digital terlihat dengan tidak adanya protokol krisis, buruknya koordinasi, dan aturan turunan undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang tak kunjung terbit.
- - -
Kunjungi s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
KPK kembali mengusut keterlibatan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam perkara korupsi Harun Masiku, kasus yang sudah lama tenggelam. Perseteruan antar petugas partai ini bisa membuat mereka saling buka tabir yang gelap itu.
- - -
Kunjungi s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Cawe-cawe jilid kedua mulai terlihat dalam proses pilkada. Kritik terhadap Jokowi tidak membuatnya surut. Jagoan Jokowi kali ini, Ridwan Kamil, disebut akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Jakarta. Demi demokrasi, seharusnya elite partai politik dan Prabowo tidak perlu ‘manut’ dengan skenario Jokowi ini.
-
Pembangunan Ibu Kota Nusantara menyimpan sejumlah persoalan. Mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN, membuka tabir kisruhnya pembangunan Ibu Kota Negara. Kelanjutan proyek ambisius Jokowi ini bisa terancam di era pemerintahan baru.
- - -
Kunjungi s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Penguntitan Jaksa Agung Muda Febrie Adriansyah Oleh personel Detasemen Khusus 88 ditengarai terkait dengan penanganan sejumlah kasus kakap, di antaranya korupsi tata niaga timah.
-----------------------
Kunjungi s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Upaya menaikkan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi merupakan bukti nyata komersialisasi pendidikan. Perguruan tinggi kini seolah seperti perusahaan yang harus menghasilkan laba. Lagi-lagi masyarakat yang harus menjadi korban.
-
Di penghujung masa jabatan, DPR giat bekerja dengan merevisi beberapa Undang-Undang. Namun, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap paling berbahaya. Sebab, berpotensi melemahkan MK hingga melumpuhkan demokrasi.
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Presiden Joko Widodo disebut-sebut kembali cawe-cawe mendukung menantu dan orang-orang dekatnya maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Demi keberlanjutan dinasti politik. Seperti apa bentuk cawe-cawe kali ini?
------------
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Muncul wacana penambahan kementerian–dari 34 menjadi 40–di kabinet Prabowo Subianto nanti. Langkah ini ditengarai demi mengakomodir koalisi besar pendukung Prabowo, bukan berdasarkan kebutuhan untuk merealisasi janji politiknya ke rakyat. Kabinet yang gemuk menyimpan berbagai risiko yang harus ditanggung republik.
- - -
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
-
Lawan-lawan politik Prabowo yang akhirnya bergabung ke koalisinya, sesungguhnya telah mengkhianati suara pemilihnya. Padahal ketika cara-cara hukum kandas di Mahkamah Konstitusi, perlawanan terhadap kecurangan pemilu bisa dilakukan lewat cara politik. Memang, politik bukan jalan kesempurnaan. Tapi keseimbangan baru setidaknya akan menghukum pelaku kekacauan.
- - -
Kunjungi s.id/tempo199 untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
- Daha fazla göster